Aceh Selatan|SaranNews.Net – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, Fizia Mayelli, menyayangkan sikap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Selatan Samsul Bahri yang dinilai tidak serius dalam menjalankan tugas.
Hal ini terlihat dari ketidakhadiran kepala BPKD dalam sejumlah rapat penting, termasuk rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Tahun Anggaran 2024, yang justru kerap diwakilkan kepada bawahan.
“Setiap rapat, alasan yang diberikan selalu sama, Kepala BPKD atau ada urusan lain yang dianggap lebih penting. Ini sangat menghambat fungsi pengawasan DPRK,” kata Fizia Mayelli, yang juga Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRK Aceh Selatan, Sabtu (3/5/2025).
Begitupun, DPRK Aceh Selatan telah meminta Bupati dan Wakil Bupati untuk memastikan seluruh pejabat terkait, termasuk Kepala BPKD, fokus pada proses evaluasi LKPJ. Namun, hal ini tidak diindahkan. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, BPKD tidak membawa dokumen lengkap terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Ini sangat meragukan, seolah olah ada yang ditutup-tutupi. Kami meminta data keuangan 2024, tapi yang datang hanya utusan dengan argumen kosong,” ungkap Fizia dengan nada tegas.
Lebih lanjut, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan , BPKD sebagai lembaga strategis justru disebut menjadi “momok” bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) lain.
Pansus menduga ada ketidakharmonisan internal di BPKD, di mana Kepala BPKD diduga menjalankan tugas secara sepihak tanpa melibatkan kepala bidang terkait.
“BPKD seharusnya menjadi penggerak transparansi, tapi malah menciptakan kekacauan. Dari proyeksi pendapatan yang meleset hingga anggaran yang salah sasaran,”lanjut Fizia.
Fizia menambahkan , jika ini di biarkan maka hal ini dapat merugikan daerah, Aceh selatan butuh pimpinan BPKD yang akuntabel dan transparan untuk mewujudkan Aceh Selatan yang lebih maju.
“Jika dibiarkan, ini bisa merugikan daerah. Aceh Selatan butuh kepemimpinan BPKD yang akuntabel dan transparan,” tutup Fizia.(*)
