Banda Aceh|SaranNews.Net – Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh telah mengumumkan program Ganti Rugi Benda Cagar Budaya dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Tahun Anggaran 2025 dengan nilai fantastis mencapai Rp5.000.000.000 ( Lima Milyar Rupiah).
Namun, hingga kini tidak ada penjelasan publik yang memadai terkait objek, lokasi, mekanisme, maupun dokumen teknis pelaksanaan kegiatan tersebut.
Hal tersebut sesuai dengan penyelidikan awal dari LSM FORMAKI (Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) yang telah mengirimkan permintaan informasi resmi kepada Kepala Disbudpar Aceh dengan surat Nomor 014/FORMAKI/2025, tertanggal 24 April 2025.
FORMAKI menilai proyek ini memiliki potensi kejanggalan, lantaran tidak ditemukan dokumen pendukung seperti kajian Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), berita acara penilaian, ataupun verifikasi objek yang menjadi sasaran kompensasi.
“Transparansi anggaran adalah fondasi kepercayaan publik. Bagaimana mungkin sebuah proyek ganti rugi bisa direncanakan tanpa informasi yang terbuka?” . ujar Alizamzami, Ketua Umum FORMAKI dalam rilis tertulis yang diterima Redaksi SaranNews.Net Kamis 24 April 2025.
Begitupun, tidak ditemukan dan objek serta lokasi benda cagar budaya yang dimaksud, penilaian ahli TACB, SK atau dokumen perencanaan teknis,nama penerima manfaat atau masyarakat terdampak.
Sementara itu, pakar kebijakan publik USK yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan, anggaran sebesar itu seharusnya tidak muncul begitu saja tanpa perencanaan matang dan keterbukaan.
“Jika benar tidak tersedia kajian teknis, maka ini adalah preseden buruk dalam manajemen warisan budaya,” katanya.
LSM FORMAKI menyatakan akan terus menindaklanjuti melalui Komisi Informasi Aceh dan Ombudsman, jika tidak ada respon resmi dalam waktu wajar. (*)
