JAKARTA | Sarannews – Langkah politik Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Tom Lembong dinilai sebagai sinyal kuat adanya konsolidasi kekuasaan. Kebijakan ini dipandang sebagai strategi untuk mempertegas pengaruhnya di lingkar pemerintahan sekaligus menggeser kekuatan politik dari era sebelumnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyatakan bahwa keputusan tersebut sangat kental dengan nuansa politik. Menurutnya, pilihan untuk memberikan kemudahan hukum bagi dua tokoh yang dikenal berseberangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan langkah yang penuh perhitungan.
“Keputusan Prabowo memang kuat nuansa politiknya karena baik Tom maupun Hasto sama-sama berseberang dengan Jokowi,” kata Dedi dalam keterangannya kepada media, Minggu (3/8/2025).
Dedi memproyeksikan, kebijakan ini akan berdampak langsung pada peta dukungan politik. Di satu sisi, langkah tersebut berpotensi menarik simpati dari kelompok-kelompok yang sebelumnya berada di luar lingkaran kekuasaan. Di sisi lain, hal ini secara efektif akan melemahkan pengaruh Jokowi yang masih tersisa di dalam pemerintahan saat ini.
“Sehingga memungkinkan dukungan bagi Prabowo meningkat, sekaligus melemahnya pengaruh Jokowi di lingkar Prabowo,” ujarnya.
Lebih jauh, Dedi menganalisis bahwa efek dari kebijakan ini akan terasa hingga ke internal kabinet. Ia memperkirakan akan terjadi perubahan iklim politik bagi para menteri atau pejabat yang merupakan loyalis Jokowi. Ketegasan yang ditunjukkan Prabowo, menurutnya, mengirimkan pesan yang jelas tentang siapa pemegang kendali kekuasaan sesungguhnya.
“Mitra koalisi Prabowo di kabinet dipastikan bakal mengalami perubahan iklim, khususnya untuk tokoh-tokoh loyalis dan elite partai politik yang dekat dengan Jokowi,” tutur Dedi. “Dengan adanya kebijakan ini, loyalis Jokowi akan berpikir dua kali karena ketegasan politik itu menandai kemenangan pengaruh Prabowo,” imbuhnya.
Meskipun demikian, Dedi mengingatkan bahwa konsolidasi politik yang sedang dibangun Prabowo belum tentu berkorelasi positif dengan agenda kerakyatan. Ia menegaskan bahwa pergerakan ini lebih banyak berdampak pada stabilitas politik elite, bukan jaminan perbaikan program untuk masyarakat luas.
“Meski demikian konsolidasi politik di kubu Presiden Prabowo tersebut tidak menjamin berdampak pada program kerakyatan dan hanya berdampak pada persoalan politik saja,” tandasnya.[]
