Banda Aceh. | Sarannews – Aliansi Rakyat Aceh (ARA) hari ini secara resmi mengajukan surat permohonan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk desakan atas ketiadaan tindak lanjut dan pengabaian DPRA terhadap tujuh tuntutan pokok yang disuarakan ribuan massa dalam aksi pada 1 September 2025 lalu.
Sejak aksi damai yang melibatkan ribuan masyarakat dan mahasiswa, Aliansi Rakyat Aceh terus memantau dan mengawal janji-janji yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRA. Namun, hingga tanggal 8 September 2025, ARA mencatat belum ada upaya konkret maupun langkah serius dari pihak DPRA untuk merealisasikan tuntutan tersebut.
“Kami telah mendesak DPRA pada konferensi pers 4 September lalu agar RDPU segera dilaksanakan, selambat-lambatnya hari Senin, 8 September. Namun, tidak ada respons. Oleh karena itu, sebagai bentuk sikap tegas, hari ini kami memasukkan surat permohonan RDPU untuk dapat segera dilaksanakan pada hari Kamis, 11 September 2025,” tegas perwakilan ARA dalam konferensi persnya.
ARA khawatir bahwa penandatanganan tuntutan di hadapan massa aksi hanyalah seremoni semata yang bertujuan mencari popularitas, tanpa komitmen nyata untuk menindaklanjuti. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa janji-janji serupa kerap dilupakan setelah massa membubarkan diri.
Tujuh Tuntutan Pokok Aliansi Rakyat Aceh (ARA) adalah :
ARA juga menyinggung pernyataan politikus terkait wacana pisah dari pusat. “Bagi kami, kata ‘merdeka‘ seolah menjadi barang dagangan politik yang mudah diperjualbelikan. Jangankan pisah dari Indonesia, menjalankan pemerintahan provinsi dengan baik, memenuhi hak korban konflik, atau menyejahterakan masyarakat saja belum tentu mereka mampu. Lantas, mengapa segampang itu bicara pisah?” ujar perwakilan ARA, menegaskan bahwa hal ini menyangkut hajat hidup banyak orang.
Aliansi Rakyat Aceh dengan tegas mengingatkan, “Tragedi KKA, Rumoh Geudong, Jamboe Keupok, Arakundo – Kami Menolak Lupa!!!” Mereka berkomitmen untuk terus mengawal agar semua tuntutan dapat direalisasikan sepenuhnya.
Banda Aceh. | Sarannews – Aliansi Rakyat Aceh (ARA) hari ini secara resmi mengajukan surat permohonan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk desakan atas ketiadaan tindak lanjut dan pengabaian DPRA terhadap tujuh tuntutan pokok yang disuarakan ribuan massa dalam aksi pada 1 September 2025 lalu.
Sejak aksi damai yang melibatkan ribuan masyarakat dan mahasiswa, Aliansi Rakyat Aceh terus memantau dan mengawal janji-janji yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRA. Namun, hingga tanggal 8 September 2025, ARA mencatat belum ada upaya konkret maupun langkah serius dari pihak DPRA untuk merealisasikan tuntutan tersebut.
“Kami telah mendesak DPRA pada konferensi pers 4 September lalu agar RDPU segera dilaksanakan, selambat-lambatnya hari Senin, 8 September. Namun, tidak ada respons. Oleh karena itu, sebagai bentuk sikap tegas, hari ini kami memasukkan surat permohonan RDPU untuk dapat segera dilaksanakan pada hari Kamis, 11 September 2025,” tegas perwakilan ARA dalam konferensi persnya.
ARA khawatir bahwa penandatanganan tuntutan di hadapan massa aksi hanyalah seremoni semata yang bertujuan mencari popularitas, tanpa komitmen nyata untuk menindaklanjuti. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa janji-janji serupa kerap dilupakan setelah massa membubarkan diri.
Tujuh Tuntutan Pokok Aliansi Rakyat Aceh (ARA) adalah :
ARA juga menyinggung pernyataan politikus terkait wacana pisah dari pusat. “Bagi kami, kata ‘merdeka‘ seolah menjadi barang dagangan politik yang mudah diperjualbelikan. Jangankan pisah dari Indonesia, menjalankan pemerintahan provinsi dengan baik, memenuhi hak korban konflik, atau menyejahterakan masyarakat saja belum tentu mereka mampu. Lantas, mengapa segampang itu bicara pisah?” ujar perwakilan ARA, menegaskan bahwa hal ini menyangkut hajat hidup banyak orang.
Aliansi Rakyat Aceh dengan tegas mengingatkan, “Tragedi KKA, Rumoh Geudong, Jamboe Keupok, Arakundo – Kami Menolak Lupa!!!” Mereka berkomitmen untuk terus mengawal agar semua tuntutan dapat direalisasikan sepenuhnya.
