TANGSE, PIDIE | SaranNews – Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Serambi Timur Resources di kawasan Tangse, Kabupaten Pidie, menuai kecaman keras dari kalangan mahasiswa. Misbah Hidayat, seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Aceh, menyebut kegiatan tersebut sebagai contoh nyata kapitalisme yang berpotensi menghancurkan alam dan ruang hidup masyarakat setempat.
Menurut Misbah, kerusakan ekologis yang akan ditimbulkan oleh aktivitas tambang ini sangat serius. “Hutan Tangse yang merupakan sumber air serta ladang pencarian masyarakat setempat kini terancam oleh aktivitas penambangan,” ujar Misbah dalam keterangannya.
Ia menilai pola yang dijalankan oleh PT. Serambi Timur Resources adalah cerminan dari logika kapitalisme yang hanya mengutamakan keuntungan. “Perusahaan tambang ini hanya memandang alam sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi untuk keuntungan ekonomi, tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Misbah menuntut pemerintah untuk segera menghentikan aktivitas pertambangan di Tangse dan melakukan kajian lingkungan yang komprehensif. Ia juga menyoroti proses perizinan yang dinilai janggal.
“Kami juga menuntut PT Serambi Timur Resources untuk menyosialisasikan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Kami menilai proses dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang dikeluarkan DPMPTSP dengan Nomor 545/DPMPTSP/1349/IUP-EKS./2024 sangat ugal-ugalan, tanpa mempertimbangkan berbagai aspek dampak, apalagi minimnya keterbukaan akses dari perusahaan tersebut,” tambahnya.
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Misbah mengingatkan pada kasus serupa di Aceh Selatan, di mana aktivitas penambangan telah menyebabkan kerusakan lingkungan berskala besar. Dampaknya, sumber air bersih warga menjadi keruh dan banyak lahan pertanian tidak dapat lagi digarap akibat pencemaran serta perubahan struktur tanah.
Sejalan dengan Misbah, masyarakat Tangse bersama Forum Komunikasi Mahasiswa Tangse (FOKUSMATA) menaruh harapan besar agar pemerintah dapat mengambil tindakan tegas untuk melindungi kawasan mereka dari ancaman kerusakan lingkungan yang lebih parah.[red]
