Banda Aceh | SaranNews – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan komitmen serius dalam mempercepat pemulihan pascabencana dengan menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Ruang P2K Kantor Gubernur Aceh, Kamis, 15 Januari 2026. Delegasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Selatan, H. Zainal A, SE, M.Si, terpantau telah berada di lokasi sejak siang hari bersama sejumlah Kepala Dinas lainnya seperti Kadis PUPR Saipul Kamal, ST, MT, Kadis Pertanian H Nyaklah, SP, Kadis Lingkungan Hidup T. Masrizar, S.Hut dan sejumlah pejabat daerah terkait. Kehadiran tim lengkap ini bertujuan untuk mengikuti agenda Pra Desk II, sebuah tahapan krusial untuk mengonsolidasikan data kerusakan infrastruktur, ekonomi, dan permukiman yang akan diusulkan penanganannya kepada pemerintah pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Kalak BPBD Aceh Selatan, H. Zainal, memberikan penjelasan jujur mengenai status kesiapan dokumen dari daerahnya saat ditanya oleh awak media. “Dokumen dari daerah sebenarnya belum siap atau belum final,” ujar Zainal saat mengomentari hasil Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) maupun dokumen R3P daerah yang dibawa untuk dibahas di tingkat provinsi. Pernyataan ini menegaskan bahwa proses validasi masih terus berjalan guna memastikan seluruh aspirasi kerusakan dari tingkat desa hingga kabupaten benar-benar terdata dengan akurat sebelum dokumen tersebut disahkan menjadi dokumen nasional.
Kondisi dokumen daerah yang belum final ini sebenarnya sejalan dengan arahan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, yang memberikan tenggat waktu hingga 20 Januari 2026 untuk penyerahan dokumen lengkap ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Berdasarkan jadwal yang tertera di ruang rapat, Aceh Selatan mendapatkan giliran pembahasan mendalam pada pukul 22.30 WIB malam ini. Pertemuan ini menjadi momentum bagi Aceh Selatan untuk memperbaiki data-data yang masih kurang, sehingga target Pemerintah Aceh untuk memulai proses rehabilitasi dan rekonstruksi fisik secara menyeluruh dapat tercapai.[red]
Banda Aceh | SaranNews – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan komitmen serius dalam mempercepat pemulihan pascabencana dengan menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Ruang P2K Kantor Gubernur Aceh, Kamis, 15 Januari 2026. Delegasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Selatan, H. Zainal A, SE, M.Si, terpantau telah berada di lokasi sejak siang hari bersama sejumlah Kepala Dinas lainnya seperti Kadis PUPR Saipul Kamal, ST, MT, Kadis Pertanian H Nyaklah, SP, Kadis Lingkungan Hidup T. Masrizar, S.Hut dan sejumlah pejabat daerah terkait. Kehadiran tim lengkap ini bertujuan untuk mengikuti agenda Pra Desk II, sebuah tahapan krusial untuk mengonsolidasikan data kerusakan infrastruktur, ekonomi, dan permukiman yang akan diusulkan penanganannya kepada pemerintah pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Kalak BPBD Aceh Selatan, H. Zainal, memberikan penjelasan jujur mengenai status kesiapan dokumen dari daerahnya saat ditanya oleh awak media. “Dokumen dari daerah sebenarnya belum siap atau belum final,” ujar Zainal saat mengomentari hasil Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) maupun dokumen R3P daerah yang dibawa untuk dibahas di tingkat provinsi. Pernyataan ini menegaskan bahwa proses validasi masih terus berjalan guna memastikan seluruh aspirasi kerusakan dari tingkat desa hingga kabupaten benar-benar terdata dengan akurat sebelum dokumen tersebut disahkan menjadi dokumen nasional.
Kondisi dokumen daerah yang belum final ini sebenarnya sejalan dengan arahan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, yang memberikan tenggat waktu hingga 20 Januari 2026 untuk penyerahan dokumen lengkap ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Berdasarkan jadwal yang tertera di ruang rapat, Aceh Selatan mendapatkan giliran pembahasan mendalam pada pukul 22.30 WIB malam ini. Pertemuan ini menjadi momentum bagi Aceh Selatan untuk memperbaiki data-data yang masih kurang, sehingga target Pemerintah Aceh untuk memulai proses rehabilitasi dan rekonstruksi fisik secara menyeluruh dapat tercapai.[red]
