ACEH SELATAN, TRUMON | SaranNews – Tepat pada batas akhir tahun anggaran, 31 Desember 2025, proyek rehabilitasi jalan dan saluran di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan, berada dalam situasi kritis. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Transmigrasi Aceh Selatan, Amir Hasan Munte, memberikan pengakuan mengejutkan terkait carut-marutnya kondisi fisik proyek senilai Rp4,25 miliar tersebut.
Dalam klarifikasi resminya, Amir mengakui adanya tekanan besar dari pihak Kementerian Transmigrasi untuk menuntaskan pekerjaan tepat waktu, di tengah rentetan bencana alam yang menghantam lokasi pengerjaan. “Dari kementerian juga kita didorong agar menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sehingga semua masalah kompleks di lapangan berbaur menjadi satu,” ungkapnya, yang mengindikasikan bahwa target administratif kemungkinan besar telah mengesampingkan standar kualitas konstruksi.
Pengakuan mengenai “tekanan pusat” ini seolah mengonfirmasi dugaan publik bahwa percepatan pengerjaan atau praktik kejar tayang menjadi pemicu utama rapuhnya bangunan. Amir Hasan Munte menjelaskan bahwa kerusakan pertama terjadi akibat guncangan gempa Simeulue saat beton belum kering sempurna, yang kemudian disusul oleh terjangan banjir berulang kali.
Ironisnya, dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode 60543921, proyek yang menggunakan metode E-Purchasing ini tercatat secara eksplisit tidak mempertimbangkan “Aspek Lingkungan” dalam kriteria pengadaan berkelanjutan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas perencanaan di wilayah yang secara geografis sudah diketahui rawan bencana, serta bagaimana dana APBN murni sebesar itu bisa dialokasikan tanpa mitigasi risiko lingkungan yang memadai.
Dimensi politik dalam proyek ini semakin kental seiring menguatnya informasi bahwa paket pekerjaan tersebut merupakan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) atau dana aspirasi dari salah satu anggota DPR-RI asal Partai Golkar. Jika benar demikian, maka desakan kementerian untuk segera merampungkan proyek ini diduga berkaitan erat dengan pelaporan capaian politik di akhir tahun anggaran.
Namun, realita di lapangan justru menunjukkan kegagalan struktur yang nyata: dinding drainase yang retak dan bahu jalan yang amblas sebelum sempat diserahkan. Kondisi ini menempatkan reputasi institusi dan legislator yang bersangkutan dalam posisi sulit, karena anggaran miliaran rupiah yang seharusnya menjadi manfaat bagi konstituen kini justru menuai kecaman akibat kualitas yang dianggap asal-jadi.
Secara hukum, dalih faktor alam dan masa pemeliharaan tidak serta-merta menghapus potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terkait kegagalan bangunan. Pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Transmigrasi kini didesak untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif dan forensik konstruksi terhadap CV Rawa Mulia dan CV Desain Karya Utama.
ditambah lagi, kondisi dugaan rendahnya kualitas fisik tersebut juga diperparah karena dikabarkan Tidak ada kehadiran Personil inti (ahli) Perusahaan sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen kontrak dilapangan, tapi proyek dikendalikan oleh orang titipan Anggota Dewan sang Pemilik Pokir tersebut, demikian juga pengawasan yang diduga sangat longgar, jika dilihat dari Pagu anggaran pengawasan paket proyek tersebut itu mencapai Rp 100 Juta nilainya.
Audit ini sangat diperlukan untuk memastikan apakah terdapat ketidaksesuaian volume material yang memicu kerentanan struktur, mengingat selisih nilai kontrak dengan pagu anggaran sangat tipis, yakni hanya sekitar 2,4%. Tanpa tindakan tegas, dana aspirasi rakyat senilai Rp4,25 miliar ini berisiko menjadi monumen kegagalan perencanaan dan pengawasan di ujung tahun 2025.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi terus berupaya mengkonfirmasi pihak-pihak terkait, dan redaksi selalu membuka ruang untuk Tanggapan, klarifikasi dan hak jawab.[red]
