LABUHANHAJI | SaranNews – Pemadaman listrik yang terjadi secara berkepanjangan kembali melumpuhkan aktivitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan. Situasi ini memaksa para tenaga pengajar, seperti yang dialami oleh guru-guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), untuk mencari lokasi kerja alternatif hingga ke luar daerah. Mereka terpaksa menyeberang ke wilayah Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan, demi mendapatkan pasokan listrik untuk menyelesaikan tugas administrasi sekolah.
Berdasarkan pantauan langsung Sarannews.net di lapangan, pemandangan tak biasa terlihat di salah satu kafe di Labuhanhaji. Setidaknya lima orang dewan guru dari sekolah tersebut tampak sibuk bekerja di meja warung kopi dengan seragam dinas lengkap. Para wali kelas ini terlihat fokus menatap layar laptop masing-masing, memanfaatkan fasilitas listrik dan jaringan internet nirkabel (Wi-Fi) kafe tersebut agar pekerjaan mereka tidak terbengkalai akibat padamnya listrik di sekolah asal mereka.
Salah seorang guru yang ditemui di lokasi menjelaskan bahwa langkah darurat ini diambil karena mendesaknya tenggat waktu pengisian nilai siswa. Ketiadaan fasilitas cadangan daya di sekolah membuat mereka tidak punya pilihan lain. Saat dimintai keterangan, guru tersebut mengatakan, “disekolah tidak ada genset, kami terpaksa cari tempat yanhg ada listrik dan Wifi, dalam rangka mengisi Buku Rapor anak-anak yang baru selesai ujian,” ujarnya menjelaskan alasan keberadaan mereka di warung kopi tersebut.
Di sisi lain, fenomena krisis listrik yang masih menghantui wilayah daerah ini menjadi catatan kritis bagi Redaksi. Jika menelusuri kembali informasi yang pernah disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, persoalan kelistrikan diklaim sebenarnya sudah teratasi dan pasokan aman. Namun, realitas yang terjadi di lapangan justru berbanding terbalik dengan klaim tersebut. Ketidaksesuaian antara pernyataan pejabat pusat dengan fakta yang dirasakan langsung oleh warga membuat masyarakat kecewa dan merasa seolah-olah terkena “prank”, mengingat janji perbaikan layanan listrik ternyata belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di daerah.[red]
