ACEH SELATAN | SaranNews – Keluhan warga Kecamatan Labuhanhaji terkait terhentinya suplai air bersih selama dua hari terakhir akhirnya mendapat penjelasan dari pihak pengelola. Gangguan layanan yang kerap berulang ini ternyata bermuara pada kondisi infrastruktur bendungan yang masih sangat sederhana dan rentan rusak saat cuaca buruk. Kondisi ini memaksa pengelola bekerja ekstra keras di lapangan sekaligus menghadapi dilema operasional yang kian berat.
Menanggapi keluhan pelanggan yang mempertanyakan kapan air akan kembali mengalir, Keuchik Hindon selaku salah satu penanggung jawab di tingkat desa menjelaskan bahwa upaya penanganan sedang berlangsung. Tim lapangan telah bekerja selama dua hari untuk membersihkan sumbatan, dan perbaikan ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Terkait estimasi waktu normalisasi aliran air, Keuchik Hindon mengatakan, “Suak pagi rencana di hali”. Hal ini memberikan harapan bahwa jika tidak ada kendala lanjutan, air diperkirakan dapat kembali mengalir ke rumah warga pada esok pagi.
Lebih lanjut, Keuchik Hindon membeberkan akar masalah penyebab gangguan yang selama ini terjadi. Menurutnya, konstruksi bendungan yang ada saat ini belum permanen, sehingga sangat sensitif terhadap perubahan debit air hujan. “Karna bendungan yg blm sempurna.setiap datang hujan selalu bak tangkap mengalami penyumbatan,” ungkapnya. Ia juga menceritakan bahwa infrastruktur vital tersebut awalnya dibangun secara swadaya oleh gabungan desa-desa setempat dengan keterbatasan anggaran. “karna bendungan nya pernah Keuchik yg 12 Gampong membuat semampu kami patungan pekek eskapator memanfaatkan batu kali yg ada di lokasi bendungan,” jelasnya mengenai sejarah pembangunan bendungan yang hanya menumpuk batu sungai tersebut.
Secara manajerial, pengelolaan air bersih ini berada di bawah naungan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dengan nama badan usaha Tirta Niru yang dipimpin oleh Khairul Ansar. Meski awalnya direncanakan untuk 12 gampong, Keuchik Hindon mengonfirmasi, “Awal nya 12 Gampong.yg di aliri cuma 8 Gampong. TIRTA NIRU.pimpinan Khairul Ansar.” Tantangan pengelolaan tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga kondisi keuangan yang memprihatinkan. Dengan iuran Rp 15.000 per bulan, dana yang terkumpul kerap tidak cukup. “Setiap pelanggan di kenakan biaya Rp.15.000 / bulan klu seluruh pelanggan membayar dapat hasil lebih kurang 10 juta.tapi kenyataan nya utk membayar gaji petugas lapangan 2 org Rp.3 JT per bulan saja sering kami nombok,” keluhnya menggambarkan kondisi keuangan yang defisit.
Melihat beratnya beban operasional dan keterbatasan teknis tersebut, pihak pengelola berharap adanya intervensi penuh dari pemerintah, baik berupa pembangunan bendungan permanen maupun pengambilalihan pengelolaan. Keuchik Hindon berharap dinas terkait dapat turun langsung meninjau lokasi intake dan menganggarkan dana pembangunan yang layak. Bahkan, ia secara terbuka mendukung jika operasional diserahkan kepada perusahaan daerah. “Iya.lebih bagus langsung di kelola oleh PDAM Tirta naga.kami selalu terkendala di setiap hujan Intek terjadi penyumbatan karna bendungan nya yg sangat sederhana,” pungkasnya.
Menyikapi persoalan krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini, Ketua LSM FORMAKI turut memberikan atensi. Ia menyarankan agar momentum pembahasan anggaran daerah saat ini dimanfaatkan untuk menuntaskan masalah air di Labuhanhaji secara permanen. “sehubungan dengan DPRK Aceh Selatan baru saja selesai pembahasan KUA-PPAS RAPBK 2026 dua hari yang lalu, yang tentu selanjutnya akan disusun RKA dan DPA, ada baiknya hal-hal yang begini ini mendapat Atensi serius dari Pemkab dengan memasukkan kedalam RUP APBK 2026 mendatang,” ujarnya. Ia menekankan bahwa hal ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan kewajiban negara, dengan menegaskan, “ini persoalan yang sangat Azasi, pemenuhan kebutuhan Air merupakan Hak Azasi Warga Negara yang patut di Prioritaskan hendaknya”.[red]
