ACEH SELATAN | SaranNews – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan langsung tancap gas menggelar pembahasan intensif Rancangan Qanun APBK 2026 pada hari ini, Sabtu, 29 November 2025. Rapat maraton yang dijadwalkan berlangsung siang hingga malam hari ini merupakan tindak lanjut cepat setelah disepakatinya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam Rapat Paripurna kemarin, Jumat (28/11/2025).
Berdasarkan dokumen kesepakatan KUA-PPAS yang telah ditandatangani kemarin, pembahasan hari ini difokuskan untuk membedah rincian dari postur anggaran yang cukup besar. Total Pendapatan Daerah telah disepakati sebesar Rp1.320.399.105.176, sementara Belanja Daerah diproyeksikan mencapai Rp1.325.536.818.282. Hal ini mengakibatkan adanya defisit sebesar Rp5.137.713.106 yang rencananya akan ditutup sepenuhnya melalui Pembiayaan Netto, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) diproyeksikan nol.
Agenda hari ini dimulai pukul 09.00 WIB dengan Rapat Kerja Komisi bersama SKPK terkait. Para anggota dewan di tingkat komisi memiliki tugas berat untuk memastikan angka belanja sebesar Rp1,325 triliun tersebut terdistribusi sesuai dengan catatan strategis fraksi-fraksi yang disampaikan kemarin. Mulai dari pemerataan pembangunan wilayah yang disorot Fraksi Partai Aceh, hingga efisiensi belanja agar tepat sasaran seperti yang ditekankan oleh Fraksi PAN.
Sesi “finalisasi” akan berlanjut pada malam hari pukul 19.30 WIB, di mana Badan Anggaran (Banggar) DPRK akan berhadapan dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) untuk menyinkronkan hasil bedah anggaran komisi dengan kemampuan keuangan daerah.
Analisis dan Advis Redaksi Sarannews: Rp1,3 Triliun dalam Hitungan Jam?
Redaksi Sarannews menyoroti besarnya tanggung jawab yang diemban DPRK hari ini jika disandingkan dengan alokasi waktu yang tersedia. Angka Rp1,325 triliun bukanlah jumlah yang sedikit. Uang rakyat sebesar itu harus dibedah rincian programnya, efektivitasnya, dan kepatutannya hanya dalam waktu kerja efektif sekitar 8 jam (untuk sesi komisi).
- Risiko Defisit & Efisiensi: Dengan adanya defisit bayangan sebesar Rp5,1 miliar yang harus ditutup pembiayaan netto, sesi pembahasan Banggar malam ini menjadi sangat krusial. Publik perlu mengkritisi apakah DPRK dan TAPK mampu menyisir potensi kebocoran PAD sebagaimana catatan Fraksi Demokrat tentang digitalisasi untuk memastikan pendapatan Rp1,32 triliun itu realistis dan bukan angka semu di atas kertas semata.
- Kualitas vs Kecepatan: Pembahasan maraton “Sabtu Kelabu” ini berisiko mengorbankan kualitas pengawasan. Jika Fraksi PNA kemarin menegaskan tidak akan menoleransi program yang tidak efektif, bagaimana mereka bisa memastikannya jika satu dinas mungkin hanya kebagian waktu pembahasan 30-60 menit?
- Advis Redaksi: Kami menyarankan agar notulensi rapat hari ini dibuka transparan. Mengingat waktu yang sempit, prioritas harus diberikan pada pos-pos belanja modal yang besar dan rawan mark-up. Jangan sampai lelahnya rapat hingga larut malam nanti menjadi alasan lolosnya program “penumpang gelap” yang tidak sesuai dengan semangat pemulihan ekonomi sektor pertanian dan UMKM yang didorong oleh Fraksi Golkar.[red]
