BANDA ACEH | SaranNews – Lembaga Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti temuan mata anggaran yang dinilai fantastis dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) di kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Sorotan utama tertuju pada rencana pembelian kendaraan mewah yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Berdasarkan data yang muncul pada laman SiRUP Badan Penghubung Pemerintah Aceh dan tayang di LPSE Aceh, TTI menemukan dua paket pengadaan kendaraan. Rinciannya adalah Belanja Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan senilai Rp 6.555.000.000 (Rp 6,55 miliar) dan Kendaraan Dinas Roda Empat 2.500 cc Metik senilai Rp 1.700.000.000 (Rp 1,7 miliar).
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menyatakan bahwa anggaran tersebut menjadi pertanyaan publik, terutama karena tidak adanya rincian jumlah unit yang akan dibeli.
“Menjadi pertanyaan Publik karena tidak dijelaskan berapa unit untuk harga Rp 6,5 Milyar,” ujar Nasruddin Bahar. “Jika benar angka yang tertera pada Sistem Rencana Umum Pengadaan SiRUP yang sedang tayang di LPSE Aceh sungguh sangat luar biasa.”
Nasruddin mengkritik keras rencana pengadaan ini di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan bantuan. “Disaat mayarakat Aceh masih butuh bantuan Pemerintah disaat itu pula Pejabat nya menghambur hamburkan uang untuk membeli kenderaan mewah,” tegasnya.
TTI juga mempertanyakan efektivitas dan fungsi utama kantor perwakilan tersebut. Menurut Nasruddin, publik berhak mengetahui tugas pokok Badan Penghubung, apakah hanya sebatas melobi proyek atau ada fungsi lain, mengingat semua pengajuan anggaran seharusnya ditetapkan melalui mekanisme resmi.
“Publik berhak tahu apa fungsi kantor Badan Penghubung selama ini apakah tugas pejabatnya ikut melobi proyek proyek besar, bukankah semua pengajuaan Anggaran ditetapkan melalui mekanisme resmi,” katanya.
Ia berpendapat bahwa Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh “hanya menghambur hamburkan uang rakyat Aceh.” Jika kendaraan dinas memang diperlukan, Nasruddin menyarankan pengadaan yang lebih hemat.
“Jika kenderaan Dinas diperlukan maka tidak perlu membeli kenderaan mewah cukup sekelas Inova saja sudah lebih dari cukup. Mobil dengan harga Rp.500 juta per unit sudah tergolong mewah,” jelasnya.
Selain pengadaan mobil, TTI juga menemukan anggaran lain yang dianggap tidak mendesak, yaitu Pengadaan Belanja Modal peralatan studio dan film yang mencapai Rp 1,1 miliar.
TTI mendesak adanya penjelasan langsung dari pimpinan pemerintahan Aceh terkait temuan ini. “Publik menunggu penjelasan dari Gubernur Aceh apa sebenarnya tugas dan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta,” kata Nasruddin.
“Kepada Gubernur Aceh diminta untuk meninjau kembali anggaran yang tidak terlalu penting tersebut jika perlu pengadaan mobil mewah dibatalkan saja,” pungkasnya.[red]
