BANDA ACEH | SaranNews – Ketua Umum HMI FKIP Universitas Syiah Kuala, Rivaldi, dengan suara lantang mengecam keras dan menyatakan kekecewaan mendalam atas dugaan korupsi dana beasiswa sebesar Rp420 miliar yang terjadi di lingkungan Dinas BPSDM Aceh sejak tahun anggaran 2021 hingga 2024. Rivaldi menilai kasus ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan Aceh dan menjadi bukti bahwa moralitas sebagian oknum pejabat publik di negeri ini telah terkikis oleh kerakusan dan kebutaan hati.
Rivaldi menekankan bahwa penyelewengan dana beasiswa ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap masa depan Aceh. “Disaat Aceh masih berjuang memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan berupaya keluar dari jerat kemiskinan serta ketertinggalan pendidikan, justru ada pihak-pihak yang tega menyelewengkan amanah rakyat. Dana yang seharusnya menjadi jembatan bagi anak-anak Aceh untuk menimba ilmu, malah dijadikan santapan oleh mereka yang haus kekuasaan. Ini bukan hanya tindak korupsi, ini adalah pengkhianatan terhadap masa depan Aceh dan generasinya,” tegas Rivaldi.
HMI FKIP USK menilai, dugaan korupsi ini bukan perkara kecil, sebab 420 miliar rupiah bukan sekadar angka, melainkan simbol dari harapan ribuan mahasiswa, pelajar, dan keluarga miskin di seluruh Aceh yang bermimpi agar pendidikan dapat mengubah nasib mereka. Menurut HMI FKIP USK, mereka yang terlibat dalam perampokan ini sejatinya bukan hanya mencuri uang negara, tapi mencuri masa depan anak-anak Aceh, menghancurkan semangat belajar, dan membunuh kepercayaan publik terhadap negara.
Oleh sebab itu, HMI FKIP USK mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak tebang pilih dan tidak tunduk pada tekanan politik dalam mengusut tuntas kasus ini. Rivaldi menuntut agar siapa pun yang terlibat, baik pejabat, birokrat, maupun pihak-pihak lain, harus diburu, diadili, dan dijatuhkan hukuman seberat-beratnya. APH, lanjutnya, tidak boleh hanya berhenti pada pelaku di permukaan karena mereka wajib mengungkap dalang utama dan membuka secara terang benderang jaringan mafia beasiswa yang telah mencoreng wajah pendidikan Aceh. “Kami menegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku korupsi bersembunyi di balik jabatan dan kekuasaan. Jika benar terbukti, copot mereka dari jabatannya, seret ke meja hijau, dan hukum seadil-adilnya. Jangan biarkan rakyat Aceh kembali dikhianati oleh pejabat yang hanya sibuk menimbun kekayaan pribadi di atas penderitaan rakyat,” tambah Rivaldi.
Sebagai organisasi kader umat dan bangsa, HMI FKIP USK menyerukan kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat Aceh untuk tidak berdiam diri karena diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk pembiaran terhadap kezaliman. Mereka menyoroti bahwa hari ini pendidikan yang seharusnya menjadi jalan pembebasan justru dijadikan ladang korupsi. Oleh karena itu, HMI FKIP USK mengajak seluruh elemen mahasiswa, aktivis, dan rakyat Aceh untuk bersatu mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Korupsi di sektor pendidikan bukan hanya soal kehilangan uang negara, tapi soal hilangnya masa depan generasi penerus bangsa. Setiap rupiah yang dikorupsi dari beasiswa adalah air mata anak miskin yang gagal melanjutkan sekolah, adalah cita-cita yang dipatahkan oleh kerakusan pejabat,” ujar Rivaldi.
Ia menegaskan bahwa Aceh sudah terlalu lama dikhianati oleh orang-orang yang mengatasnamakan pembangunan namun justru memperkaya diri sendiri. “Sudah cukup Aceh dipermainkan oleh para perampok berseragam jabatan. Saatnya kita bersatu menuntut keadilan, membersihkan negeri ini dari tikus-tikus yang rakus, dan menegakkan kembali marwah pendidikan Aceh. Karena selama masih ada mahasiswa yang berani bersuara, selama itu pula keadilan tak akan pernah padam,” tutup Rivaldi dengan tegas.[red]
