BANDA ACEH | SaranNews – Lembaga Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), agar tidak asal tunjuk dalam proses pemilihan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainoel Abidin (RSZA) Banda Aceh. TTI menekankan bahwa posisi strategis tersebut harus diisi oleh figur yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan integritas tinggi di bidang kesehatan.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai penunjukan direktur RSZA tidak boleh dijadikan sebagai ajang bagi calo jabatan atau imbalan politik. Menurutnya, RSZA sebagai rumah sakit tipe A dengan akreditasi paripurna membutuhkan kepemimpinan yang profesional.
“Rumah sakit sebesar RSZA bukan tempat uji coba jabatan. Ini institusi yang menyangkut keselamatan nyawa manusia. Gubernur Aceh harus menunjuk orang yang benar-benar paham manajemen kesehatan,” ujar Nasruddin dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 23 Oktober 2025.
Nasruddin juga secara khusus mengingatkan Gubernur Aceh agar tidak terjebak dalam praktik jual beli jabatan yang belakangan ini ramai dibicarakan publik.
“Isu adanya ‘tarif jabatan’ untuk posisi eselon sudah menjadi perbincangan luas. Publik sekarang makin cerdas, bisa melihat siapa saja yang diangkat dan apakah mereka sesuai dengan latar belakang dan keahliannya. Jangan lagi rakyat dibodohi,” tegasnya.
TTI menyoroti anggaran besar di RSZA yang rawan godaan kepentingan pribadi jika dipimpin oleh orang yang salah. Menurut Nasruddin, potensi penyimpangan besar justru ada pada sistem pengadaan barang dan jasa di rumah sakit tersebut yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.
Ia membeberkan dugaan praktik fee proyek dari pihak ketiga, pengadaan alat kesehatan, hingga jasa cleaning service yang masih sering terjadi.
“Untuk tender jasa kebersihan saja, disinyalir ada yang berani memberi fee hingga 25 persen. Pengadaan alat kesehatan pun sering disisipi komitmen ‘cashback’ 20 persen. Ini bukan rahasia lagi,” ujarnya.
Selain itu, TTI menilai sistem e-purchasing dan e-katalog yang seharusnya memudahkan pengadaan, kini justru sering disalahgunakan oleh oknum pejabat untuk melakukan persekongkolan.
“Dalam mini kompetisi e-katalog versi terbaru, hampir semua penawaran mendekati HPS. Itu indikasi kuat bahwa sistemnya dimanipulasi,” ungkap Nasruddin.
TTI meminta Gubernur Aceh untuk memastikan proses penunjukan direktur RSZA berjalan transparan dan murni berbasis kompetensi.
“Rumah sakit sebesar RSZA harus dipimpin oleh orang yang memiliki integritas, etika publik, dan pengalaman di dunia kesehatan, bukan oleh mereka yang hanya pandai melobi,” tutupnya.[red]
