BANDA ACEH | SaranNews (14/10) – Proyek rehabilitasi rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang menelan anggaran sebesar Rp4,67 miliar menjadi sorotan publik. Pengerjaan proyek yang berlokasi di depan Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, ini menuai keprihatinan dari sebagian masyarakat yang merasa anggaran fantastis tersebut tidak sejalan dengan kondisi ekonomi warga yang kian sulit.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Selasa (14/10/2025), sejumlah pekerja terlihat aktif melakukan pengerjaan, terutama di bagian atap bangunan. Proyek ini tampak dipagari seng untuk menutupi aktivitas di dalamnya. Saat awak media mencoba meminta keterangan dari salah seorang pelaksana di lokasi, ia justru menghubungkan melalui telepon kepada seseorang yang enggan memberikan penjelasan rinci.
“Apa yang mau diliput?, itu masih dalam pengerjaan, kalau mau informasi tanyakan ke Sekwan,” ujar suara dari seberang telepon tersebut.
Menurut data pada papan informasi proyek, rehabilitasi ini tercatat dengan nomor kontrak 003.3/165/SP/KPA1/P3/2025. Proyek yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) pada DPA Sekretariat DPRA ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp4.677.263.405. Pengerjaan proyek dijadwalkan berlangsung sejak 19 September 2025 hingga 27 Desember 2025, dengan pelaksana CV. Wasilah Hutama Karya.
Kontras dengan nilai proyek yang besar, suara keprihatinan justru datang dari masyarakat kecil di sekitar lokasi. Taufiq, seorang pedagang air mineral yang sehari-hari berjualan persis di seberang rumah dinas tersebut, membenarkan bahwa aktivitas proyek sudah berjalan.
“Saya tiap hari mangkal disini, kalau gak salah aktivitas proyek tersebut sudah berlangsung sejak seminggu yang lalu,” ujarnya saat ditemui di lokasi.
Lebih dari itu, Taufiq menyuarakan kesedihan dan kekecewaannya melihat alokasi anggaran yang dinilainya tidak berpihak pada rakyat kecil. Menurutnya, di saat masyarakat berjuang keras untuk bertahan hidup dan kesulitan mendapatkan modal usaha, pemerintah justru dengan mudah menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk fasilitas pejabat.
“Kita sedih dan kecewa melihatnya keadaan aceh sekarang ini, disaat ekonomi masyarakat kian terpuruk, malah para pejabat seakan memaksakan anggaran untuk keperluannya sendiri. Kami diserukan untuk buat UMKM tapi akses modal sangat susah, tapi miliaran dana untuk proyek rumah pejabat dan kantor begitu banyak nampaknya, ya contohnya yang di depan itu, untuk rehab saja hampi miliar,” ujar Taufiq dengan nada miris sambil menunjuk ke arah proyek dimaksud.
Kritik terhadap pemborosan anggaran untuk fasilitas pimpinan dewan ini sebelumnya juga telah disorot oleh berbagai pihak dan media. Besarnya anggaran untuk rehabilitasi rumah dinas dan pengadaan mobil dinas kerap dinilai sebagai kebijakan yang tidak peka terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Aceh saat ini.[red]
