BANDA ACEH | SARANNEWS – Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2025 menunjukkan realisasi yang masih sangat rendah saat mendekati akhir triwulan ketiga. Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari kalangan masyarakat sipil yang menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengeksekusi anggaran sangat lamban.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 28 Agustus 2025, serapan belanja daerah secara keseluruhan baru mencapai 36,64 persen dari total pagu Rp1.479,90 miliar. Di sisi lain, dari target pendapatan daerah sebesar Rp1.463,64 miliar, realisasinya sudah mencapai Rp556,13 miliar atau 38,00 persen.
Kondisi yang paling mengkhawatirkan terlihat pada pos Belanja Modal. Dari total anggaran sebesar Rp158,17 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, realisasinya tercatat baru mencapai Rp1,01 miliar atau setara dengan 0,64 persen.
Menanggapi hal ini, Koordinator Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Aceh (ALMAPA), Khairul Badri, S.IP, menyatakan keprihatinannya. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Ini adalah cerminan serius dari lemahnya perencanaan dan eksekusi anggaran oleh Pemerintah Kabupaten,” ujar Khairul Badri saat dihubungi pada Jumat (29/8/2025). “Angka 0,64 persen untuk belanja modal di penghujung triwulan ketiga bukan lagi sekadar angka statistik, tapi ini adalah potret nyata kegagalan pembangunan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang seharusnya sudah berjalan, kini terancam mangkrak.”
Khairul Badri menegaskan bahwa pihaknya menuntut penjelasan transparan dari pemerintah daerah mengenai kendala yang terjadi. “Kami menuntut Pemkab Aceh Selatan untuk transparan menjelaskan apa yang menjadi kendala utama dan segera melakukan langkah konkret, bukan sekadar retorika,” tambahnya.
Rendahnya penyerapan anggaran tidak hanya terjadi pada Belanja Modal. Beberapa pos belanja strategis lainnya juga menunjukkan kinerja serupa. Realisasi Belanja Hibah baru mencapai 5,60 persen, sementara Belanja Bagi Hasil bahkan tercatat masih nol persen. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Belanja Pegawai yang penyerapannya sudah mencapai 5,60 persen, sementara Belanja Bagi Hasil bahkan tercatat masih nol persen. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Belanja Pegawai yang penyerapannya sudah mencapai 48,48% , menunjukkan bahwa belanja operasional rutin berjalan jauh lebih lancar dibandingkan belanja publik yang produktif.
Dengan sisa waktu kurang dari empat bulan menjelang akhir tahun anggaran, Pemkab Aceh Selatan dihadapkan pada tantangan besar untuk melakukan percepatan serapan anggaran demi memenuhi target pembangunan yang telah dicanangkan.[]
