Banda Aceh-sarannews | Dugaan praktik pengaturan proyek strategis untuk anggaran tahun 2025 mulai mengemuka di Kota Banda Aceh, memicu kekhawatiran publik. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sejumlah tender bernilai miliaran rupiah dikendalikan oleh kelompok yang diduga merupakan lingkaran dekat penguasa, termasuk famili dari wali kota.
Modus yang disinyalir digunakan tidak hanya sebatas intervensi dalam proses tender. Lebih jauh, muncul nama seorang oknum dari institusi hukum berinisial K yang disebut ikut “bermain” dengan memberi perlindungan atau ‘beking’ selama proses lelang hingga pelaksanaan proyek di lapangan. Selain itu, figur berinisial A, yang disebut sebagai kerabat dekat Wali Kota, ramai diperbincangkan sebagai salah satu aktor kunci dalam dugaan pengaturan ini.
Seorang aktivis yang memantau jalannya pemerintahan di Banda Aceh menyuarakan keprihatinan mendalam. Menurutnya, jika isu ini terbukti benar, maka akan menjadi pukulan telak bagi integritas pemerintah. “Kalau benar isu tentang penguasa proyek ini, maka itu jelas menciderai semangat program ‘Banda Aceh yang berkah, maju dengan Masyarakat yang berakhlak Mulia’ yang didengungkan oleh Walikota dan wakilnya,” tegas aktivis tersebut yang meminta namanya tidak disebutkan.
Ia juga menambahkan bahwa seorang kepala daerah harus menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah pemerintahan, bukan menjadi boneka bagi para pemilik modal. Menurutnya, reputasi kota yang susah payah dibangun akan hancur jika praktik semacam ini dibiarkan.
“Kalau Walikota tunduk pada kemauan “Mafia Proyek”, maka hancurlah martabat Kota Banda Aceh yang dijuluki Kota Madani dan Gemilang,” ujarnya. Ia mengingatkan agar citra Banda Aceh sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia, atau yang dikenal sebagai “Serambi Mekkah”, tidak dinodai oleh kepentingan sempit segelintir kelompok.
Kini, tekanan publik mengarah kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membuktikan komitmennya pada transparansi dan keadilan. Masyarakat menantikan langkah tegas untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dalam proyek pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga, bukan hanya menjadi bancakan para elite dan kroninya.[Red]
