Banda Aceh, 30 Juli 2025 | Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025 hingga akhir Juli menunjukkan performa buruk. Berdasarkan data resmi dari laman P2K-APBA, realisasi keuangan baru mencapai 35,2%, dan realisasi fisik sebesar 38%. Angka ini jauh dari target triwulan ketiga yakni 41,7% dan 44% secara berurutan.
Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAKI) menyebut, ini adalah indikasi kelumpuhan sistemik dalam pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Aceh. “Kalau sampai akhir Juli saja realisasinya baru sepertiga, itu pertanda buruk dalam perencanaan dan pelaksanaan. Apalagi belanja modal cuma 17% dan BTT nol persen. Gubernur tak bisa lagi tutup mata. Copot Kepala OPD yang gagal bekerja!” tegas Alizamzami, Ketua FORMAKI.
Menurut FORMAKI, jika Gubernur Aceh tidak mengambil tindakan tegas, maka publik akan menilai dirinya ikut gagal dan tidak mampu mengelola birokrasi. “Jangan hanya diam dan membiarkan OPD berlindung di balik alasan teknis. Kalau Kepala OPD tak bisa kerja, ganti saja. Kalau Gubernur membiarkan, maka beliaulah yang tidak becus,” tandas Ali.
Sebagai bentuk pengawasan publik, FORMAKI akan mempertimbangkan akan mengirimkan laporan resmi ke Inspektorat Aceh, BPKP, dan bahkan Kejati Aceh, jika dalam dua minggu ke depan tidak ada langkah korektif nyata. FORMASKI juga mendesak transparansi realisasi anggaran per SKPA dipublikasikan terbuka tiap bulan, agar rakyat bisa mengawasi langsung.
Redaksi SARANNEWS masih menunggu tanggapan resmi dari Gubernur Aceh dan Kepala BPKA terkait desakan ini.[]
