ACEH SELATAN | SaranNews – Pelaksanaan proyek Renovasi Sekolah Rakyat (SR) Tahap Ib di Labuhanhaji, Aceh Selatan, yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp 206 Miliar dari APBN 2025, kembali menjadi sorotan. Di tengah target penyelesaian yang sangat singkat, yakni 45 hari kalender, implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan tampak terabaikan, menimbulkan risiko serius bagi para pekerja.
Pantauan tim Sarannews di lokasi proyek pada Senin (21/7/2025) mengungkap praktik kerja yang jauh dari standar keselamatan. Seorang pekerja terlihat beraktivitas di atas perancah tanpa menggunakan sabuk pengaman (safety harness) dan hanya berpijak pada sebilah papan. Ironisnya, ia juga tidak mengenakan helm pelindung saat memahat dinding, padahal risiko tertimpa material bangunan sangat tinggi. Kondisi ini diperparah dengan adanya pekerja lain yang berada tepat di bawahnya, juga tanpa pelindung kepala, menempatkannya dalam bahaya fatal.
Kondisi lingkungan kerja yang semrawut, dengan material sisa bangunan dan bebatuan yang berserakan, turut menambah daftar panjang potret buram pengawasan proyek yang dikerjakan oleh KSO NINDYA – ADHI ini. Padahal, standar K3 merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa konstruksi, terlebih untuk proyek berskala nasional yang didanai oleh uang rakyat.
Minimnya pengawasan ini seolah menegaskan kekhawatiran yang sebelumnya disuarakan berbagai pihak mengenai transparansi dan akuntabilitas proyek. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh redaksi Sarannews kepada penanggung jawab proyek pun menemui jalan buntu. Saat dihubungi, seorang petugas lapangan bernama Isan menyatakan bahwa Site Manager tidak berada di lokasi.
Ketika diminta nomor kontak untuk keperluan konfirmasi lebih lanjut, Isan menolak memberikannya. “PIC site manager lg tdk di lokasi pak. Saya tdk berani memberikan no hp beliau,” jawab Isan melalui pesan WhatsApp pribadinya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KSO PT AGRINAS PANGAN JALADRI SR selaku konsultan pengawas juga belum berhasil dihubungi untuk dimintai keterangan. Sikap tertutup dari para penanggung jawab ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa proyek dengan nilai sebesar ini justru terkesan menghindari pengawasan publik dan mengesampingkan aspek fundamental seperti keselamatan para pekerjanya?.[]
