Aceh Selatan – SaranNews | Polemik penanganan irigasi Gunung Pudung di Kecamatan Kluet Utara Aceh selatan semakin memantik tanya publik. Pengerjaan normalisasi saluran irigasi yang hanya berjalan tiga hari dan menyisakan puluhan meter saluran yang masih dangkal ternyata terjadi bukan tanpa sebab.
Menurut pengakuan pelaksana di lapangan, Dinas Pengairan Aceh hanya mengalokasikan dana Rp 20 juta untuk penanganan irigasi Gunung Pudung. Nilai yang disebut masyarakat sebagai “dana receh” ini hanya cukup untuk sewa alat berat selama tiga hari, tanpa cukup waktu dan bahan bakar untuk membersihkan seluruh saluran irigasi yang selama ini menjadi nadi utama air untuk sawah petani.
Anggaran SDA Pemprov Aceh Capai Rp 58 Miliar, SaranNews menelusuri Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 113 Milyar lebih, hasil telaah menunjukkan alokasi untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) mencapai Rp 58 Miliar, terbagi dalam:
- Operasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan: Rp 8 Miliar
- Operasi & Pemeliharaan Bendung Irigasi: Rp 1,2 Miliar
- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing: Rp 32 Miliar
- Konstruksi Pengendali Banjir: Rp 15 Miliar
- Serta berbagai item pendukung normalisasi/restorasi sungai dan saluran irigasi lainnya, yang dapat diakses melalui Website Dinas Pengairan Aceh.
Tidak hanya itu, pada bulan Juni 2025 saja, rencana realisasi belanja Dinas Pengairan Aceh mencapai Rp 3,19 Miliar. Angka yang sangat kontras dengan hanya Rp 20 juta yang turun ke Gunung Pudung, meski kondisi irigasi mendesak untuk diperbaiki sebelum musim tanam.
Publik bertanya kemana Anggaran mengalir?, Sejumlah warga mempertanyakan keseriusan Pemprov Aceh dalam menangani sektor pertanian. “Kenapa untuk irigasi yang begitu penting bagi petani, irigasi yang menagiri ribuan hetar lahan sawah hanya Rp 20 juta yang turun, padahal anggaran ratusan miliar dipegang Pemprov? Kalau hanya begitu, ini seperti pemimpin tidak berpihak pada rakyat kecil,” kata wakhar seorang petani kepada sarannews.
Penelusuran SaranNews juga menemukan bahwa Pemkab Aceh Selatan yang sempat turun ke lokasi melalui Wakil Bupati dan Dinas PUPR tidak memberikan kontribusi dana apapun, menyumbang pakai alat berat milik pemkab saja tidak terlihat, hanya terkesan sok sibuk terlibat mengurusi, Masyarakat menilai kehadiran mereka hanya untuk numpang panggung dan pencitraan.
Petani Kembali Jadi Korban Kebijakan Setengah Hati, Normalisasi irigasi Gunung Pudung selama ini sudah lama menjadi keluhan masyarakat. Pendangkalan saluran menyebabkan air tidak mengalir lancar ke sawah, mengancam penurunan hasil pertanian dan ekonomi masyarakat.
Dana Rp 20 juta hanya cukup untuk tiga hari pengerjaan dengan ekskavator, membuat masyarakat kecewa karena masalah pokok tidak terselesaikan. Sementara, Dinas Pengairan Aceh tidak memberi jawaban detail soal mengapa anggaran besar itu tidak bisa digunakan untuk penanganan tuntas irigasi Gunung Pudung.
“Kami hanya ingin sawah kami bisa teraliri air dengan lancar, itu saja. Kalaupun anggaran Aceh begitu banyak tapi tidak dirasakan masyarakat bawah, itu sama saja dengan tidak serius mengurusi rakyat namanya,” ujar sileh warga lainnya.
Bila Pemerintah Aceh mampu mengalokasikan ratusan miliar untuk sektor pengairan, seharusnya mereka juga mampu membantu Gunung Pudung secara serius, bukan hanya dengan dana Rp 20 juta yang tidak menyelesaikan masalah.
Pertanyaan publik yang muncul hari ini: “Apakah Pemprov Aceh benar-benar berpihak pada rakyat kecil atau hanya pintar membuat laporan dan rencana tanpa eksekusi yang berpihak pada petani?”.
Pihak Dinas Pengairan Aceh, melalui nomor telpon/WhatsApp kepala dinas Ade Surya, ST., ME, beberapa kali dihubungi untuk komfirmasi, namun tidak ada tanggapan/jawaban, walau sudah centrang dua. (**)
Reporter : Zuhar
Editor : Redaksi
