Banda Aceh | SaranNwes – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Fraksi Partai Nasdem Zamzami, ST., M.AP, melontarkan kritik keras terkait kerusakan Irigasi Gunung Pudung di Kecamatan Kluet Utara, Aceh Selatan. Dalam siaran pers resminya, Zamzami menyebut Dinas Sumber Daya Air, telah lalai dan tidak responsif dalam merespons keluhan petani.
“Saya sangat menyesalkan kelambanan Dinas terkait dalam merespons keluhan masyarakat. Ini bukan sekadar kerusakan teknis, tetapi kegagalan tata kelola yang berdampak langsung terhadap petani, produksi pangan, dan keberlangsungan ekonomi warga,” ujar Anggota Dewan dari Dapil IX ini dalam pernyataannya, Kamis (26/6/2025).
Ia menyoroti fakta bahwa penyumbatan saluran irigasi akibat sedimentasi dan tumpukan sampah di bagian intake dan pintu air merupakan tanda kelalaian dalam pemeliharaan dan perawatan infrastruktur. “Sedimentasi dan tumpukan sampah adalah indikator klasik dari sistem yang tidak dirawat. Ini bentuk pembiaran yang tidak bisa ditolerir,” tegasnya.
Zamzami meminta Kepala Dinas SDA segera mengirim tim teknis ke lapangan untuk penanganan, membersihkan dan menormalisasi saluran irigasi agar petani bisa kembali bercocok tanam secara normal. “Jangan tunggu petani gagal panen baru sibuk membuat program. Tindakan cepat jauh lebih penting daripada seremonial,” imbuhnya.
DPRA Bisa Panggil Dinas SDA
Sebagai wakil rakyat dari wilayah terdampak, Zamzami mengaku bisa saja mengambil langkah politik yang lebih tegas. Jika tidak ada tindak lanjut dalam waktu dekat, ia akan mengajukan pemanggilan terhadap Dinas SDA Aceh ke Komisi IV DPRA. “Kita tidak bisa lagi mentolerir kelalaian yang menyengsarakan rakyat. DPRA perlu minta klarifikasi terbuka di rapat dengar pendapat, kami sering sekali menerima telpon dan Pesan WhatsApp dari masyarakat terkait berbagai persoalan keluhan dilapangan selama ini” katanya.
Dorong Pemkab Jangan Diam
Zamzami juga menyinggung peran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Ia meminta Pemkab tidak hanya bersurat, tetapi segera melakukan langkah konkret dan koordinasi aktif ke pemerintah provinsi. “Segera bergerak di lapangan, Jangan biarkan petani berjuang sendiri karena kelambanan birokrasi,” pungkasnya.
