“Minimnya paket di awal hingga pertengahan tahun bisa memicu efek domino”
Banda Aceh | sarannews (20/06) – Memasuki pertengahan tahun anggaran 2025, laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Aceh baru menayangkan sejumlah kecil paket pengadaan. Berdasarkan pantauan SaranNews dari laman lpse.acehprov.go.id dan dokumen rekap terakhir (20 Juni 2025), hanya belasan paket yang telah diumumkan secara terbuka.
Di antara yang paling menonjol:
Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Teunom (Rp 15,52 miliar),
Rehabilitasi Gedung Rawat Jalan Lama (Rp 4,82 miliar),
dan Pembangunan Rawat Inap Rehabilitasi Psikososial Terpadu (Rp 3,27 miliar).
Namun, jumlahnya belum mencerminkan skala program pembangunan Aceh secara keseluruhan di tengah tahun berjalan.
Serapan Anggaran Dipertanyakan
Minimnya jumlah paket tayang ini memunculkan pertanyaan besar: Apakah Pemerintah Aceh tengah menghadapi kendala dalam eksekusi anggaran?
Beberapa pengamat anggaran menyebut, keterlambatan proses lelang atau minimnya pengadaan sejak triwulan I bisa berdampak pada rendahnya serapan APBA Semester I. Hal ini juga akan berimbas pada stagnasi pembangunan dan pelemahan stimulus ekonomi lokal, terutama bagi sektor jasa konstruksi dan UMKM penyedia jasa.
Risiko Menumpuk di Akhir Tahun
Minimnya paket di awal hingga pertengahan tahun bisa memicu efek domino:
Menumpuknya pengerjaan di kuartal akhir tahun,
Risiko gagal serap anggaran yang berujung Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tinggi,
Rendahnya kualitas pekerjaan akibat waktu pengerjaan yang sempit.
Dalam beberapa tahun terakhir, tren ini terus berulang dan nyaris menjadi siklus tahunan di banyak daerah, termasuk Aceh.
Desakan untuk Pemerintah Aceh: Akselerasi dan Transparansi
Redaksi SaranNews mendorong Pemerintah Aceh untuk:
Mempercepat proses review dan lelang pengadaan yang bersumber dari APBA dan DOKA,
Mempublikasikan jadwal pengadaan strategis secara terbuka untuk meningkatkan pengawasan publik,
Memberikan klarifikasi resmi terkait progress pelaksanaan APBA 2025 hingga semester I.
Publik Berhak Tahu
Paket pengadaan adalah jendela transparansi bagi publik untuk mengawasi arah belanja daerah. Jumlah yang tayang di LPSE bukan sekadar angka, melainkan indikator sejauh mana pemerintah serius menjalankan program-program pro rakyat.
“Setengah tahun berjalan, Aceh belum sepenuhnya bergerak. Pertanyaannya: siapa yang harus memulai langkah pertama?”
