SaranNews | Banda Aceh – Pemerintah Aceh melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) kembali menggulirkan program Beasiswa Diploma Aceh Carong 2025 yang bertujuan mulia: membuka akses pendidikan tinggi secara gratis bagi masyarakat miskin Aceh. Namun, di tengah niat baik itu, muncul sejumlah persoalan mendasar yang berpotensi menghambat capaian program secara menyeluruh, terutama di aspek transparansi informasi dan efektivitas sosialisasi.
Redaksi SaranNews dalam sepekan terakhir melakukan penelusuran dan investigasi lapangan terhadap implementasi awal program ini. Hasilnya, ditemukan bahwa sosialisasi beasiswa ini belum menyentuh banyak kalangan alumni sekolah menengah, terutama mereka yang berada di luar jangkauan kanal informasi formal.
Seorang peserta yang telah mengikuti proses seleksi awal dan meminta identitasnya tidak disebutkan, menyampaikan kepada redaksi bahwa program ini kurang tersosialisasi secara merata. “Banyak kawan-kawan yang tidak tahu. Informasi hanya menyebar di kalangan tertentu, itupun dengan banyak simpang siur. Ada yang bilang ini ikatan dinas, selesai kuliah langsung kerja di pemerintahan, tapi tidak ada kejelasan,” ujarnya.
Tak hanya itu, redaksi juga mencatat bahwa pengumuman resmi yang diterbitkan BPSDM Aceh melalui situs webnya tidak mencantumkan informasi jumlah kuota penerimaan. Padahal, kuota menjadi indikator penting bagi calon peserta untuk menilai peluang dan strategi persiapan.
Konfirmasi Resmi: Kuota Ada, Tapi Hanya dalam Juknis Internal
Merespons sorotan ini, redaksi menghubungi Kepala BPSDM Aceh. Pihak kepala badan kemudian mengalihkan konfirmasi ke bidang teknis, yang ditangani oleh Chalili Putra. Dalam keterangannya kepada SaranNews pada Rabu (19/6/2025), Chalili menjelaskan bahwa informasi kuota memang tidak dipublikasikan secara terbuka di situs web, tetapi telah disampaikan ke pemerintah kabupaten/kota melalui juknis resmi.
“Juknis yang kami sampaikan ke kab/kota ada, Bang,” tulis Chalili via pesan singkat.
Dengan demikian, informasi penting mengenai kuota hanya tersedia di tingkat internal antarinstansi, bukan untuk konsumsi publik secara luas.
Proses Masih Berjalan, Belum Ada Laporan Jumlah Pendaftar
Terkait progres tahapan seleksi, Chalili menjelaskan bahwa pendaftaran dan seleksi administrasi masih berlangsung hingga 21 Juni 2025, dan dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten/kota. Setelah diverifikasi di tingkat daerah, data peserta akan dikirim ke BPSDM untuk verifikasi lanjutan.
“Pendaftaran di kab/kota, Bang. Selanjutnya mereka melakukan verifikasi berkas sesuai persyaratan. Lalu nama-nama yang sudah diverifikasi dikirim ke BPSDM untuk diverifikasi lagi,” katanya.
Saat ditanya mengenai jumlah pendaftar yang telah masuk, Chalili menyebut, “Belum ada laporan dari kabupaten/kota, Bang,” dengan alasan proses masih berlangsung.
Meski demikian, Chalili memastikan bahwa seluruh tahapan sejauh ini berjalan tanpa kendala dan tidak mengalami perubahan jadwal.
Redaksi: Transparansi dan Keadilan Informasi Harus Jadi Prioritas
Redaksi SaranNews menilai, program Aceh Carong adalah langkah positif dalam pemerataan pendidikan. Namun tanpa sosialisasi yang luas dan informasi yang terbuka, program ini berisiko hanya dinikmati kelompok tertentu yang memiliki akses informasi lebih awal.
Transparansi terhadap kuota, mekanisme seleksi, dan prospek beasiswa (seperti ikatan dinas atau jaminan kerja) harus dijelaskan sejak awal agar tidak menimbulkan persepsi publik yang salah dan mencegah beredarnya informasi keliru.
BPSDM Aceh juga didesak untuk membuka ruang informasi publik secara aktif, tidak hanya melalui surat edaran ke daerah, tetapi juga melalui saluran resmi digital dan media massa lokal. Program publik berskala provinsi tidak seharusnya dikelola seperti urusan internal antarinstansi.
SaranNews akan terus memantau perkembangan seleksi Beasiswa Diploma Aceh Carong 2025, termasuk laporan resmi dari kabupaten/kota serta pengumuman hasil tahapan berikutnya. Masyarakat dan peserta juga diimbau agar kritis terhadap informasi yang beredar dan mengonfirmasi langsung ke kanal resmi BPSDM atau pemerintah daerah masing-masing.
