SaranNews||ACEH SELATAN- Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAKI) merilis hasil pemantauan kritis terhadap 100 hari kepemimpinan Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS dan Wakil Bupati H. Baital Mukaddis (MANIS) sejak dilantik pada 17 Februari 2025.
Meskipun beberapa program telah diluncurkan secara seremonial, FORMAKI menilai bahwa tidak ada pembenahan serius dalam aspek strategis seperti tata kelola birokrasi, transparansi anggaran, serta penyelesaian konflik publik.
Program Seremonial yang Telah Diluncurkan:
- Pemeriksaan Kesehatan Gratis – Puskesmas Labuhanhaji
- Gerakan Gampong Maghrib Mengaji – Masjid Al-Ihsan Samadua
- BASAGA (Bajak Sawah Gratis) – Kecamatan Labuhanhaji Timur
- Pasar Murah Ramadhan – Dilaksanakan di 6 titik wilayah
- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) – Gampong Suaq Hulu
- Bantuan Perahu Motor Nelayan – Gampong Lhok Pawoh
- Peluncuran Rumah Singgah Griya Tuan Tapa – Kota Banda Aceh
Namun FORMAKI Menyoroti Lima Masalah Utama:
- Kebijakan Blunder:
- Rencana pemotongan honor tenaga honorer sebesar 70% (dibatalkan)
- Penunjukan mantan narapidana korupsi sebagai Dewas Baitul Mal
- Pencopotan Direktur PDAM dan BUMD tanpa dasar transparan
- Mutasi ASN dengan indikasi nepotisme politik
- Persoalan yang Tidak Dituntaskan:
- Konflik lahan masyarakat dengan PT ASN di Trumon Timur belum selesai
- Pembebasan lahan pembangunan Jembatan Krueng Baru tak kunjung jelas
- Puluhan surat resmi dari LSM dan warga tidak dijawab oleh Pemkab
- Transparansi Publik Lemah:
- Website Pemkab dan OPD tidak memuat data perencanaan dan realisasi anggaran
- PPID pasif dan tidak menjalankan fungsi informatif sesuai UU KIP
- Pelayanan Publik Masih Lemah:
- Pelayanan administrasi belum membaik
- OPD tidak dapat menjalankan kegiatan karena belum rampungnya penyesuaian anggaran
- Pergeseran Anggaran Tak Jelas:
- APBK 2025 belum sepenuhnya disinkronkan dengan visi Bupati baru
- Banyak program tersendat akibat stagnasi penganggaran
Rekomendasi FORMAKI:
- Segera audit kinerja dan keuangan program 100 hari
- Selesaikan pergeseran anggaran dan aktifkan program prioritas OPD
- Tuntaskan konflik agraria dan proyek pembangunan yang belum bergerak
- Evaluasi ulang pengangkatan pejabat struktural berdasarkan merit system
- Aktifkan fungsi PPID dan keterbukaan informasi anggaran
“Kami mengingatkan bahwa rakyat tidak butuh simbolisasi, tapi perubahan nyata dalam pelayanan dan keadilan anggaran. Pemerintahan MANIS harus segera berbenah, sebelum kehilangan legitimasi publik,” ujar Ali Zamzami.
