Aceh Selatan|SaranNews.Net – Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAKI) secara resmi merilis hasil investigasi dan telaah kritis atas peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam mendorong terjadinya defisit anggaran dan peningkatan beban utang di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun Anggaran 2023-2024.
Pasalnya, kondisi ini berdampak langsung pada minimnya ruang fiskal tahun 2025, yang kini hanya menyisakan saldo kas daerah sebesar Rp1,9 miliar.
“Kami mendapati sejumlah proyek fisik dan pengadaan alat berat dengan nilai besar yang tidak memiliki kelayakan anggaran, rencana pendanaan yang realistis, serta diduga menjadi beban utang jangka pendek yang dibebankan ke APBK 2025,” ungkap Ketua FORMAKI Ali Zamzami dalam rilis yang diterima Redaksi SaranNews.Net, Minggu 4 Mei 2025.
Lebih lanjut Ali Zamzami menjelaskan belanja dinas PUPR Aceh Selatan tahun 2023 mencapai Rp.100 milliar lebih, namun banyak kegiatan bersifat pengulangan, tidak berdampak signifikan, dan output-nya tidak transparan.
Sebut saja adanya indikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gantung dan keterlammbatan pembayaran ke penyedia jasa.Begitupun, rasionalisasi belanja tidak dilakukan, meskipun proyeksi pendapatan daerah tidak tercapai.Hal ini berdampak serius kepada gagal bayar proyek padahal sudah selesai dilaksanakan.
“Banyak proyek tahun 2024 yang sudah selesai dilaksanakan namun belum dibayar kepada pihak rekanan,” lanjut Ali Zamzami.
Menyikapi hal tersebut FORMAKI meminta agar dilakukan audit Investigatif oleh BPK/BPKP atas proyek Dinas PUPR 2023–2024.Begitu juga pemeriksaan khusus oleh KPK dan Kejati Aceh terkait potensi tindak pidana korupsi.
“Krisis fiskal ini bukan semata karena defisit, tetapi karena belanja yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah harus menjawab, siapa yang mengambil keputusan atas proyek yang tak punya uang tapi tetap dijalankan?,” tutup Zamzami.(*)
