Aceh Selatan| SaranNews – Saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan, Senin 17 Februari 2025 lalu ,ketika menyampaikan sambutannya, Gubernur Aceh,H.Muzakkir Manaf atau biasa disapa Mualem, mengatakan antara Bupati dan DPRK itu harus seimbang dan saling bekerjasama.
Bahkan, sambil berkelakar, Mualem sempat mengeluarkan kata ” Bek Sampek Bupati Ba Mete, DPR Ba Male” ( jangan sampai, Bupati bawa meter, DPR bawa palu) diiringi tawa hadirin yang hadir saat itu.
Meskipun sambil becanda, tapi Mualem ingin menyampaikan pesan kepada Bupati dan DPRK Aceh Selatan, bahwa untuk mewujudkan perubahan dan kemajuan sebuah daerah itu harus dilakukan secara bersama antara eksekutif dan legislatif.
Begitupun, Mualem juga ingin menegaskan jika Bupati dan DPRK tidak seimbang dan tidak bekerjasama, maka akan sulit bagi sebuah daerah untuk maju. Filosofi meter dan palu yang dikatakan Mualem itu, bisa diartikan sebagai dua sisi yang saling bertolak belakang satu sama lain, jika tidak bisa bekerja sama.
Untuk diketahui, saat Pilkada 2024 lalu, H.Mirwan dan Baital Mukadis diusung dan didukung oleh 8 (delapan) partai peraih kursi di DPRK Aceh Selatan. Sebut saja, Partai Demokrat 3 kursi, Golkar 3 kursi, Gerindra 1 kursi, PKS 1 kursi, PPP 1 kursi.
Lalu, Partai Gelora 1 kursi, PKB 2 kursi dan PAN 4 kursi. Jika ditotal, maka ada 16 dari 30 anggota DPRK yang mendukung H.Mirwan dan H.Baital Mukadis. Untuk langkah awal, ini merupakan peluang yang sangat bagus bagi H.Mirwan untuk membangun komunikasi dengan legislatif di Kabupaten Aceh Selatan.
Namun, ini bukan hanya soal jumlah saja, melainkan soal burgening politik di DPRK Aceh Selatan yang harus benar-benar dipahami oleh H.Mirwan dan koalisi partai pengusung. Sebab, di level pimpinan DPRK Aceh Selatan, tidak ada satupun yang mewakili partai pengusung H.Mirwan dan Baital Mukadis.
Ketua DPRK Rema Mizhul Azwa misalnya, berasal dari Partai Naggroe Aceh (PNA), lalu Ali Basyah alias Irhafa Manaf berasal dari Partai Aceh (PA) dan Rasmadi berasal dari Partai Nasdem. PNA dan PA pada Pilkada lalu mengusung Amran dan Akmal, sedangkan Nasdem mengusung Darmansah dan Sudirman.
H.Mirwan harus mampu membangun komunikasi politik dengan pimpinan DPRK, meskipun secara mayoritas partai pengusungnya mendominasi. Namun, politik tidak hanya bicara soal dominasi saja, tapi yang terpenting adalah komunikasi dan burgening politik yang harus dipahami oleh H.Mirwan.
Namun itu bukan masalah besar bagi H.Mirwan, sebab posisi nya sebagai Bupati dan kabarnya juga sebagai ketua Partai Gerindra Aceh Selatan memudahkan baginya untuk melakukan komunikasi politik dengan DPRK Aceh Selatan.
Apalagi, Gerindra merupakan partai penguasa di Republik Indonesia saat ini yang memiliki nilai tawar politik yang tinggi. Meskipun, Gerindra hanya memiliki 1 (satu) kursi, namun mampu mewarnai dinamika politik yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.
Tengok saja, bagaimana Alja Yusnadi selaku anggota DPRK dari Partai Gerindra mengambil peran strategis saat ini. Dengan pengalaman politik dan akademik yang dimiliki, bekas ketua PDIP Aceh Selatan itu diharapkan mampu menjadi jembatan dan penghubung antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Aceh Selatan.
Begitupun dengan Kamalul, politisi kawakan yang dimiliki partai Golkar ini, memiliki pengalaman dan kemampuan lobi politik yang handal. Dengan gaya yang tenang dan santai, Kamalul diyakini mampu membangun komunikasi politik di DPRK Aceh Selatan.
Tidak hanya itu, pengalaman wakil bupati Aceh Selatan Baital Mukadis sebagai anggota DPRK Aceh Selatan menjadi penguat bagi pasangan dengan jargon MANIS tersebut untuk membangun komunikasi politik dengan para pimpinan dan anggota DPRK.
Sehingga,apa yang dikwatirkan oleh Mualem, Bupati ba mete,DPRK ba pale tidak terjadi di Kabupaten Aceh Selatan. Dan kita berharap, Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Aceh Selatan selalu seiring dan seirama dalam mewujudkan Aceh Selatan Maju dan Produktif.***
