Banda Aceh |SaranNews – Transparansi Tender Indonesia (TTI) meminta Gubernur Aceh Muzakkir Manaf segera melakukan aktifitas dalam rangka merealisasikan paket kegiatan APBA tahun anggaran 2025.
Diharapkan setelah proses Pelantikan Bupati dan Walikota terpilih sudah terbentuk pokja pemilihan agar proses pelaksanaan pembangunan di Aceh dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
” Kita beharap setelah proses pelantikan Bupati dan Walikota SE Aceh Mualem segera menunjuk ketua Pokja orang orang yang loyal pada pimpinan dan tidak terlepas juga orang orang yang profesional serta punya integritas dan moralitas yang tinggi” kata koordinator TTI Nasruddin Bahar.
Lebih lanjut, sebut Nasruddin, posisi kepala Biro Pengadaan atau sering disebut Kepala ULP sangat menentukan kesuksesan program Gubernur,. sebab semakin cepat eksekusi proyek proyek yang sudah disahkan dalam APBA 2025 maka semakin berdampak positif pada masyarakat
” Uang akan mengalir ke desa desa dimana kegiatan proyek dilaksanakan, Masyarakat akan lebih cepat menikmati hasil pembangunan karena dampak dari proses tender yang cepat” lanjut Nasruddin.
TTI meminta Gubernur Aceh benar benar menunjuk orang yang tepat yang tidak mempunyai kepentingan dengan kelompok manapun.Begitupun,pokja pemilihan diharap bekerja profesional dan tidak ada alasan untuk memperlambat proses evaluasi terutama dalam menetapkan pemenang tender jangan lagi terulang.
“Pokja Pemilihan harus independen menunjuk pemenang tender betul betul karena Penawaran sesuai dengan peraturan yang berlaku” ujar Nasruddin.
Nasruddin menjelaskan,, hasil temuan BPK paket 2024 terjadi banyak penyimpangan dari aturan tender seperti pemenang tender sudah melampaui sisa kemampuan paket SKP, peratan dan personil ahli yang digunakan sudah melebihi dari paket yang dikerjakan, Harga yang ditawarkan diatas Harga HPS atau diatas 100% (Harga Timpang) bahkan anggota Pokja ditemukan tidak bersertifikat dll masih banyak yang harus dikoreksi.
Nasruddin menambahkan, Gubernuh Aceh, Mualem diminta bersikap adil dan transparan untuk memberikan kesempatan seluas luasnya kepada rekanan yang selama ini profesional dibidangnya yang tidak terlibat politik praktis.
Sebab masih banyak kontraktor yang punya Perusahaan dan alamat yang jelas, punya karyawan, punya pengalaman kerja justru yang perlu diberikan prioritas.
” Perusahaan lokal hendaknya diberikan kesempatan yang luas tanpa mengurangi rasa keadilan dan keterbukaan untuk pengusaha luar daerah” lanjut Nasruddin.
Khusus untuk pembangunan rumah dhuafa diminta segera direalisasikan karena proses penunjukan penyedia dilakukan dengan cara Epurchasing atau lebih dikenal secara Ekatalog.
“Proses penunjukan calon rekanan hendaknya dihilangkan pemotongan atau lebih dikenal fee untuk yang punya pokir umumnya dari anggota dewan,jika pemotongan pemotongan dibiaran atau bahkan terorganisir maka imbasnya pada mutu rumah yang dibangun akan berkurang yang akhirnya masyarakat yang dirugikan” tutup Nasruddin Bahar|HS
