BIREUEN | SNN – Pemerintah Kabupaten Bireuen resmi menyusun peta jalan pembangunan untuk tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) yang digelar di Aula Hotel Fajar pada Kamis (9/4/2026).
Agenda strategis ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor, mulai dari jajaran eksekutif, legislatif (DPRK dan DPRA), Forkopimda, hingga akademisi dan tokoh masyarakat, guna memastikan pembangunan yang inklusif dan transparan.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Bireuen, Ir. Razuardi, ST., M.T., menegaskan bahwa prioritas utama tahun 2027 akan dititikberatkan pada penanganan dan pemulihan pascabencana secara berkelanjutan. Selain itu, penguatan mitigasi bencana akan diintegrasikan ke dalam setiap program kerja, dibarengi dengan peningkatan sektor ketahanan pangan dan koordinasi lintas sektor yang lebih solid agar dampak pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, SH., berharap Musrenbang ini bukan sekadar seremoni, melainkan wadah aspirasi rakyat yang konkret. Sebagai representasi masyarakat, DPRK mendorong sinergi antara legislatif dan eksekutif agar program yang dilahirkan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara merata. Dukungan juga datang dari Anggota DPRA Dapil III, Saifuddin Muhammad, yang menekankan pentingnya komunikasi intensif antara daerah dan provinsi dalam menghadapi tantangan wilayah.
Sektor anggaran turut menjadi sorotan, di mana Kepala Bappeda Aceh mengungkapkan bahwa Kabupaten Bireuen akan mendapatkan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 13%. Dana tersebut diprioritaskan untuk mendukung pemulihan wilayah setelah terdampak bencana.
Langkah optimis ini didasari oleh tren positif capaian pembangunan Bireuen pada tahun 2025. Berdasarkan data yang dipaparkan, Bireuen mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,26 persen, melampaui rata-rata provinsi. Sektor kesejahteraan juga menunjukkan grafik membaik dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 10,3 persen dan tingkat pengangguran terbuka yang hanya 3,82 persen, angka yang lebih rendah dibandingkan statistik nasional maupun Aceh.
Kualitas hidup masyarakat Bireuen pun terus meningkat, tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 76,25. Meski secara umum pembangunan dinilai berada pada jalur positif, pemerintah menyadari bahwa tantangan pemerataan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan melalui program-program solutif hasil Musrenbang tahun ini.
Ketua Panitia Pelaksana, Dailami, S.Hut., M.Ling, dalam laporannya menegaskan bahwa seluruh tahapan Musrenbang ini didasarkan pada regulasi nasional yang mengedepankan prinsip partisipatif dan akuntabel.
Diharapkan, kesepakatan yang diambil dalam forum ini mampu menjadi motor penggerak perlindungan masyarakat dan percepatan pemulihan daerah di masa mendatang. (DI)
