Aceh Besar | SNN – Puskesmas Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, mulai mengintensifkan penguatan layanan kesehatan berbasis masyarakat melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan Integrasi Layanan Primer (ILP) Tahun 2026. Kegiatan ini menyasar bidan gampong dan kader kesehatan di wilayah Kuta Malaka, Rabu (1/4/2026).
Kepala Puskesmas Kuta Malaka, dr. Eliana, mengatakan program tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas kader sekaligus mendorong optimalisasi pelayanan kesehatan dasar melalui Posyandu yang lebih terintegrasi.
Menurutnya, pelaksanaan ILP tidak cukup hanya pada tataran konsep, tetapi membutuhkan pemahaman teknis yang kuat di tingkat pelaksana lapangan, khususnya kader kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan.
“Melalui pembekalan ini kami ingin memastikan kader tidak hanya memahami konsep Integrasi Layanan Primer, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dalam pelayanan Posyandu di desa masing-masing,” ujarnya.
Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan sosialisasi dan pembekalan selama lima hari di beberapa titik lokasi. Setiap sesi melibatkan kader dari tiga desa dalam satu kelompok wilayah binaan, dengan materi yang mencakup konsep ILP, standar pelayanan, hingga simulasi praktik di lapangan.
Pendekatan ini dinilai penting, mengingat implementasi ILP di sejumlah Posyandu sebelumnya masih belum berjalan optimal. Ketidaksinkronan pemahaman teknis di tingkat kader menjadi salah satu faktor yang menyebabkan layanan belum sepenuhnya sesuai standar.
“Pembinaan dan penyegaran ini menjadi langkah korektif agar pelayanan lebih efektif dan tidak sekadar berjalan, tapi juga berkualitas,” kata dr. Eliana.
Tak berhenti pada tahap pembekalan, program ini juga dirancang dalam beberapa fase lanjutan sepanjang 2026. Tahap kedua akan difokuskan pada monitoring pelaksanaan Posyandu ILP di masing-masing desa, diikuti tahap evaluasi untuk mengukur efektivitas layanan.
Pada tahap akhir, kader akan mengikuti ujian kompetensi. Mereka yang memenuhi 25 indikator kemampuan akan mendapatkan sertifikat sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi yang dimiliki.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa transformasi layanan kesehatan primer tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia di tingkat akar rumput.
“Kader kesehatan memiliki peran strategis dalam menjembatani layanan kesehatan dengan masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas mereka harus dilakukan secara berkelanjutan,” tambahnya.
Dengan pendekatan berjenjang dan berbasis evaluasi, program ini diharapkan mampu mendorong standar layanan Posyandu yang lebih seragam dan berkualitas, sekaligus memperkuat fondasi sistem kesehatan primer di tingkat desa. (Sr)
