BIREUEN | SNN — Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Masyarakat Bireuen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRK Bireuen guna menuntut kejelasan serta transparansi penanganan pasca-bencana banjir, Selasa (10/2/2026). Massa mendesak legislatif untuk memperketat pengawasan terhadap penyaluran dana kompensasi bagi para korban yang terdampak.
Dalam audiensi di ruang sidang, Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, S.H., menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor sedang berjalan. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan pertemuan dengan Wakil Gubernur Aceh pada akhir pekan lalu, para korban banjir dari Kecamatan Peusangan secara resmi memilih opsi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) sebagai solusi jangka panjang.
Meski dialog telah berjalan, warga menegaskan akan terus memantau realisasi janji pemerintah tersebut agar bantuan tidak hanya berhenti pada level pendataan. Penanganan bencana di Bireuen kini menjadi ujian nyata bagi akuntabilitas anggaran darurat daerah di tahun 2026 ini. (DI)
